Peresmian Pos Bantuan Hukum di Sulawesi Tengah

Palu,  Rabu, 4 Februari 2026, sejumlah pejabat tinggi pemerintah pusat melakukan kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah untuk meresmikan program bantuan hukum di tingkat desa/kelurahan. 

Pejabat yang hadir: Menteri Hukum RI  Supratman Andi Agtas,  Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal  Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar, Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Selain itu Acara ini dihadiri oleh berbagai pimpinan daerah dan Kepala Desa serta tokoh Masyarakat dan TPP Se-Sulawesi Tengah baik secara langsung maupun melalui during.

Kunjungan  ini bertujuan untuk , meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan se-Sulawesi Tengah total 2.017 Posbankum telah dibentuk, yang menyediakan layanan bantuan hukum gratis dan konsultasi bagi masyarakat kurang mampu.

Selain itu juga melakukan Deklarasi “Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar)”, bagian dari strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa. Dalam kesempatan ini ada moment penting, dimana Kepala BNN RI memanggil salah satu Kepala Desa Pandiri Kecamatan Lage Kab Poso untuk naik diatas panggung terkait gerakan Desa Bersinar melalui pemeriksaan urine bagi perangkat desa serta anak- anak muda, Langkah ini merupakan langkah atisipatif yang cukup efektif di level desa.

Memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan persoalan desa termasuk akses keadilan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Posbankum merupakan wujud kehadiran negara dalam memastikan hak setiap warga terhadap akses keadilan hukum, serta memperkuat budaya sadar hukum secara inklusif di desa.

Menteri Desa Yandri Susanto menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menyelesaikan persoalan desa, termasuk pemberdayaan dan dukungan hukum bagi warga desa. Selain itu dalam sambutannya Pak Menteri Desa menyampaikan tentang turunnya Dana Desa untuk menjalankan program strategis Nasioan yaitu Koperasi Desa Merah Putih untuk menggerakan ekonimi lingkup desa.

Lanjut dari itu Pak Menteri Hukum menyampaikan bahwa Pos Bantuan Hukum dirancang untuk memberikan layanan seperti:

✔️ Layanan konsultasi hukum gratis

✔️ Mediasi dan penyelesaian sengketa di masyarakat

✔️ Edukasi hukum bagi warga desa

Sehungga terbentuknya sistem peradilan lebih dekat dan mudah diakses, terutama bagi warga di daerah terpencil serta murah seginggaa mampu melakukan efesiansi pembiayaan dalam meanganan kasus diseluruh wilayah Indonesia.

TPP Kabupaten Poso (sumadi).
#DesaBisa.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fasilitasi Rembug Stunting Desa Padalembara Kec Poso Pesisir Selatan.

Gambar
 "REMBUG STUNTING" Oleh : Jauhari Patinasarani  Pendamping Lokal Desa Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Rembug Stunting  adalah  forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk membahas, merencanakan, dan menyusun strategi bersama dalam pencegahan serta penanganan masalah  stunting , melibatkan pemerintah desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan warga, guna menetapkan komitmen dan anggaran untuk program intervensi gizi demi menciptakan generasi sehat. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahunan, mengidentifikasi penyebab, merumuskan solusi, dan memastikan alokasi anggaran untuk menurunkan stunting.   Tujuan Utama Rembug Stunting: Diskusi dan Identifikasi:  Membahas masalah stunting di desa, penyebabnya (kurang gizi ibu hamil, sanitasi buruk, dll.), dan strategi intervensi gizi. Penyusunan Rencana Aksi:  Merumuskan langkah-langkah konkret dan spesifik untuk penanganan stunting . Penetapan Komitm...
Baca selengkapnya
Gambar
  BUMDes Lompe Singgani Kalora Kembangkan Ayam Petelur dan Jagung, Produksi Capai 23 Rak Telur per Hari BUMDes Lompe Singgani Desa Kalora, Kecamatan Poso Pesisir Utara, terus memperkuat program ketahanan pangan melalui penyertaan modal desa sebesar Rp200 juta. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dua kegiatan tematik, yakni peternakan ayam petelur sebesar Rp160 juta dan pengembangan jagung sebesar Rp40 juta. Direktur BUMDes Lompe Singgani, Kaleb Sidende, menyampaikan bahwa unit usaha ayam petelur memiliki peluang pasar yang cukup cerah dan berkelanjutan. Pada tahap awal, BUMDes mengembangkan 820 ekor ayam petelur yang telah memasuki usia sekitar 17 minggu dan kini sudah mulai berproduksi. “Pengadaan ayam ini menjadi tahap pembelajaran teknis, mulai dari manajemen pemeliharaan hingga produksi, sebelum dilakukan pengembangan dalam jumlah yang lebih besar,” ujar Kaleb. Saat ini, produksi telur telah mencapai 23 rak per hari dengan harga jual rata-rata Rp50.000 per rak, sehingga ...
Baca selengkapnya

Terkenang Lahirnya Undang Undang Desa

Gambar
  Desaku Yang Kuncita bukan sekedar tempat handai tolan Pelepas rindu Oleh Sumadi, TAPM Kab Poso     Secara filosofis, lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 berangkat dari kesadaran bahwa desa bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek peradaban. Ada beberapa landasan pemikiran utamanya: 1.     Desa sebagai Asal-Usul Bangsa (Rekognisi) Secara historis dan filosofis, desa lebih tua dari negara. Sebelum Indonesia lahir sebagai negara, desa sudah ada dengan sistem sosial, hukum adat, dan kearifan lokalnya. Maka, negara tidak “menciptakan” desa, melainkan mengakui dan menghormati keberadaannya. Inilah yang disebut asas rekognisi: negara mengakui hak asal-usul desa. 2.     Mengembalikan Martabat Desa Selama puluhan tahun, desa diposisikan lebih sebagai objek administrasi dan objek pembangunan. UU Desa lahir dengan semangat mengembalikan kedaulatan, martabat, dan kepercayaan diri desa untuk mengatur rumah tangganya se...
Baca selengkapnya