Peran Pendampingan TPP Perkuat Administrasi BUMDes Multiguna Desa Pinedapa Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso Sulawesi Tengah

Oleh Rahmawati Zakaria Pendamping Lokal Desa

Pinedapa — Tahapan administrasi dalam pembangunan BUMDes Multiguna Pinedapa tidak terlepas dari peran pendampingan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Pendampingan ini menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola BUMDes berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara administratif, pemerintah desa bersama pengurus BUMDes dan TPP berkolaborasi membangun kerja-kerja kolektif dalam penataan kelembagaan BUMDes. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kelengkapan dokumen kepengurusan, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kelembagaan, serta berbagai dokumen pendukung lainnya sebagai dasar legalitas dan operasional BUMDes.

Pendampingan yang dilakukan tidak hanya bersifat teknis administrasi, tetapi juga penguatan pemahaman pengurus terhadap prinsip tata kelola BUMDes yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pengembangan usaha desa. Dengan dukungan tersebut, diharapkan BUMDes Multiguna Pinedapa dapat tumbuh sebagai lembaga ekonomi desa yang sehat dan berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah desa berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan TPP dan seluruh pemangku kepentingan agar BUMDes mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fasilitasi Rembug Stunting Desa Padalembara Kec Poso Pesisir Selatan.

Gambar
 "REMBUG STUNTING" Oleh : Jauhari Patinasarani  Pendamping Lokal Desa Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Rembug Stunting  adalah  forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk membahas, merencanakan, dan menyusun strategi bersama dalam pencegahan serta penanganan masalah  stunting , melibatkan pemerintah desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan warga, guna menetapkan komitmen dan anggaran untuk program intervensi gizi demi menciptakan generasi sehat. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahunan, mengidentifikasi penyebab, merumuskan solusi, dan memastikan alokasi anggaran untuk menurunkan stunting.   Tujuan Utama Rembug Stunting: Diskusi dan Identifikasi:  Membahas masalah stunting di desa, penyebabnya (kurang gizi ibu hamil, sanitasi buruk, dll.), dan strategi intervensi gizi. Penyusunan Rencana Aksi:  Merumuskan langkah-langkah konkret dan spesifik untuk penanganan stunting . Penetapan Komitm...
Baca selengkapnya
Gambar
  BUMDes Lompe Singgani Kalora Kembangkan Ayam Petelur dan Jagung, Produksi Capai 23 Rak Telur per Hari BUMDes Lompe Singgani Desa Kalora, Kecamatan Poso Pesisir Utara, terus memperkuat program ketahanan pangan melalui penyertaan modal desa sebesar Rp200 juta. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dua kegiatan tematik, yakni peternakan ayam petelur sebesar Rp160 juta dan pengembangan jagung sebesar Rp40 juta. Direktur BUMDes Lompe Singgani, Kaleb Sidende, menyampaikan bahwa unit usaha ayam petelur memiliki peluang pasar yang cukup cerah dan berkelanjutan. Pada tahap awal, BUMDes mengembangkan 820 ekor ayam petelur yang telah memasuki usia sekitar 17 minggu dan kini sudah mulai berproduksi. “Pengadaan ayam ini menjadi tahap pembelajaran teknis, mulai dari manajemen pemeliharaan hingga produksi, sebelum dilakukan pengembangan dalam jumlah yang lebih besar,” ujar Kaleb. Saat ini, produksi telur telah mencapai 23 rak per hari dengan harga jual rata-rata Rp50.000 per rak, sehingga ...
Baca selengkapnya

Terkenang Lahirnya Undang Undang Desa

Gambar
  Desaku Yang Kuncita bukan sekedar tempat handai tolan Pelepas rindu Oleh Sumadi, TAPM Kab Poso     Secara filosofis, lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 berangkat dari kesadaran bahwa desa bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek peradaban. Ada beberapa landasan pemikiran utamanya: 1.     Desa sebagai Asal-Usul Bangsa (Rekognisi) Secara historis dan filosofis, desa lebih tua dari negara. Sebelum Indonesia lahir sebagai negara, desa sudah ada dengan sistem sosial, hukum adat, dan kearifan lokalnya. Maka, negara tidak “menciptakan” desa, melainkan mengakui dan menghormati keberadaannya. Inilah yang disebut asas rekognisi: negara mengakui hak asal-usul desa. 2.     Mengembalikan Martabat Desa Selama puluhan tahun, desa diposisikan lebih sebagai objek administrasi dan objek pembangunan. UU Desa lahir dengan semangat mengembalikan kedaulatan, martabat, dan kepercayaan diri desa untuk mengatur rumah tangganya se...
Baca selengkapnya